Birokrasi yang mempersulit

Sobat sekalian, seperti biasanya saya akan bercerita pengalaman saya dan tentunya mengeluarkan unek-unek saya yang tidak mungkin saya ungkapkan secara langsung dan hanya dalam bentuk tulisan di blog inilah semua akan tersalurkan, hehehehehe...

      Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita. Kemarin beberapa bulan yang lalu orang tua saya (Ibu, Guru SD) mendapat masalah
yang cukup rumit yang berujung kepada birokrasi khususnya di Ponti*n*k dan tepatnya di D1n*s Pend1kd1*n. Permasalahan ini bermula ketika ijazah yang akan digunakan untuk sertifikasi guru hilang entah kemana, dan dimungkinkan hilang bersamaan tas beserta isinya yang dimungkin didalamnya terdapat ijazah tersebut, karena sebelumnya rumah kami sempat kemalingan. Dengan kondisi seperti itu, wajarlah kiranya kami menghadap pak polisi untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan barang guna disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan Ijazah Pengganti, namun yang menjadi permasalahan disini si Pak Pol ini justru mengatakan kami tidak mempunyai dasar untuk mengeluarkan surat keterangan kehilangan ijazah ibu, kecuali ibu sudah mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan.

      Dari sini timbul lagi pertanyaan sebenarnya untuk mendapat surat kehilangan itu minta kemana? Sedangkan surat keterangan kehilangan itu nantinya akan diberikan kepada Diknas, kok jadi minta keterangan kehilangannya juga kesana, ngapain capek-capek datang ke kantor polisi kalau begitu. Sampai disini kami juga coba ikuti alur sesuai arahan pak pol, padahal kami yakin benar prosedur tersebut terasa janggal, lalu kami abaikan mengenai surat keterangan kehilangan tersebut dan bermaksud untuk langsung menghadap ke Diknas sebagai pusat dari administrasi guru-guru.

      Sesampainya di diknas, permasakahan besar justru timbul plus sakit hati kami juga bermain disana. Disinalah akan kami ungkapkan kekesalan kami!! betapa tidak ketika kami datang ke bagian subbag kepegawaian, boro-boro di sambut dengan ramah, kami serasa orang aneh yang tak perlu dianggap membutuhkan pertolongan.

      Kami telah menjelaskan permasalahan kami disana sesuai dengan kronologi dari kehilangan sampai kemauan pak Pol yang meminta surat keterangan dari diknas. Pegawai disana mengatakan harus meminta surat dari kepolisian, bagaimana tidak dipersulit tuh?? Kami dibuatnya dioper sana-sini gak jelas tentang prosedur yang benar. Memang permasalah ini agak dirumitkan dengan keadaan bahwa sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut sekarang sudah ditutup, sehingga untuk menghadap ke sekolah tersebut juga sudah tidak mungkin lagi. Namun disini peranan Diknas selaku payung dari administrasi guru haruslah mempunyai solusi terhadap kemungkinan seperti ini. Ironisnya aparatur birokrat di Diknas tersebut tidak memiliki kecakapan dalam menjalankan tugasnya selaku public service, lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan persolan tersebut justru tidak mau ambil pusing terhadap persolan tersebut sehingga terkesan mereka tidak memperdulikan kami. Betapa tidak kami yang dalam keadaan bingung dengan persoalan ini, bercerita kepada meraka jelas-jelas berada disampingnya tersebut lalu mengacuhkan kami, dan menganggap semua persoalan selesai setelah ia berkata "itu gak bisa diurus bu, kami tidak memiliki dasar, tunggu pimpinan kami dulu yang menentukannya".

      Yang lebih menyakitkan lagi ketika keberadaan kami disana seperti dianggap tidak ada, ketika bertanya tentang solusinya pun mereka seakan malas untuk menyahuti kami, tak hanya setu orang melainkan semua dalam satu ruangan itu. Yang lebih parah lagi adalah kesibukan mereka bukan hanya pada pekerjaannya, sempat terlihat saya beberapa orang lagi asik main game di PC, ada yang ngerumpi, ada yang lagi nyantai dengan segelas tehnya, dan yang lebih parah adalah pegawai yang berada disamping kami ini yang saya nilai mungkin memiliki kedudukan yang strategis dalam pegambilan keputusan disitu justru asik-asikan menelfon rekannya, padahal ia tahu kami sedang menunggu jawabannya dalam memecahkan solusinya. Yang membuat kesal adalah ketika ia tidak memiliki etika terhadap orang tua, ibu saya yang umurnya jelas lebih tua dibandaingkan dengannya diperlakukan seperti itu, sungguh bukanlah sikap yang patut ditunjukkan oleh orang yang lebih muda kepada orang tua.

      Begitulah sobat keadaan birokrat kita saat ini, yang seharusnya mereka memberikan pelayanan kepada public secara maksimal namun fungsi tersebut belumlah dirasakan secara utuh. Sehingga wajarlah bila kondisi tersebut menimbulkan ketidak percayaan public yang berlebihan terhadap aktor birokrasi pemerintahan. Hal ini pula yang menyebabkan bangsa ini masih terjebak dalam pusaran krisis yang berkepanjangan.

      Dari cerita yang saya sampaikan tersebut menandakan bahwa birokrat kita saat ini belum memberikan pelayanan secara maksimal melainkan justru mempersulit keadaan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Syafuan Rozi dalam penelitian PPW LIPI, bahwa Contoh birokrasi yang terlalu hirarkis, terlihat ketika ada kebiasaan kerja bahwa setiap hal atau pekerjaan harus menunggu petunjuk, perintah dan persetujuan dari atasan. Akibatnya kreatifitas, inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi menjadi berkurang. Kualitas pelayanan birokrasi dinilai buruk, lama, berbelit-belit.

      Hal pertama yang sangat penting yang harus dibenahi dari birokrasi kita saat ini adalah dari segi kecakapan Sumberdaya Manusia di dalam birokrat itu, selain itu moralitas aparatur birokrat juga harus dibnahi, karena fungsi utama birokrasi adalah memberikan pelayanan kepada public sehingga pada aplikasinya akan berkontak langsung dengan masyarakat/public sehingga moral dan etika harus dijaga disamping pembenahan terhadap sistem birokrasi dan peraturan perundang-undangannya untuk menuju reformasi birokrasi.

      Memang reformasi birokrasi di Indonesia perlu diwujudkan dan didukung oleh berbagai pihak dari aparaturnya maupun masyarakat/public agar apa yang menjadi fungsi dari birokrasi itu bisa dilaksanakan secar konsekuen dan tak ada lagi dengan mempersulit urusan-urusan masyarakat/public.